EXPLORING MATRIMONIAL MATURITY
In-Depth Exploration of the Considerations by Judges in the Tulang Bawang Tengah Religious Court in Cases of Marriage Dispensation
Keywords:
judge's consideration, dispensation of marriage, child marriageAbstract
The government has raised the minimum age for female prospective brides from 16 to 19. This has resulted in a surge of marriage dispensation cases in the Religious Court. This article delves into the considerations made by judges in the Religious Court when examining and deciding on marriage dispensation cases. The research is an empirical socio-legal study where data is collected through document analysis and interviews. The results indicate that judges' considerations include the fact that although the applicants' biological age is below the required minimum, their physical and cognitive maturity is deemed sufficient for marriage. Additionally, their close relationship with their prospective spouses raises concerns about the potential for prolonged sinful behavior (adultery), making marriage a preventative measure. This is seen as more beneficial for the family and the legal interests of the unborn child of the prospective female spouse.
Downloads
References
Alfi Sahrina. “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011).” Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2013.
Arif Maulana. “Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya.” Diakses 8 Maret 2023. https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/#:~:text=Guru%20Besar%20Fakultas%20Hukum%20Universitas,dengan%20jumlah%20pernikahan%20dini%20terbanyak.
Gunawan Hadi Purwanto. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro.” Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Jurnal Independent Fakultas Hukum, t.t., 253–64.
Hendra. “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penenapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)”.” Skripsi Program SarjanaUIN Alauddin Makassar, 2017.
Moh Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
Muhammad. Fiqih Perempuan, t.t.
Muhammad Amin Suma. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Mukti Fajar, Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama (t.t.).
Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Nomor.005/Pdt.P/2018/PA.Twg (2018).
Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cetakan. keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Poerdawarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
Riyan Erwin Hidayat. “Problematika Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Keluarga.” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law no. 1 (Juni 2016): 51. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327.
Sonny Dewi Judiasih. “Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur” 2, no. Hukum Acara Perdata (Desember 2017): 192–93.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (t.t.).
