ASSESSING INITIAL POLICE REVIEW MECHANISMS FOR DIGITAL FRAUD CASES
Balancing Legal Criteria and Victim Rights in Yogyakarta Special Region
Keywords:
digital fraud, preliminary evidence, police report, restitutionAbstract
Statistical data from the Yogyakarta Special Region Police shows disparate figures between police reports and public reports in digital fraud cases. This is because in assessing the appropriateness of publishing a police report, based on Perkap Number 6 of 2019, the police implemented an assessment mechanism: a preliminary study. The implication is that many reports are not worthy of being issued as police reports because they do not meet the assessment indicators. In fact, there are victims who actually suffer losses, but who formally do not fulfill the requirements, ultimately their cases cannot continue to be investigated. Therefore, this paper answer what considerations the police used in conducting initial research and how to provide victims with human rights that are oriented towards restitution. This paper use empirical legal research with juridical-empirical approach. Data was taken by interviewing the Yogyakarta Special Region Police. As a result, in conducting an initial study, investigators see whether the report has sufficient evidence and is a criminal act or not. And the provisions for restitution for victims of online fraud have not been specifically regulated in either the Criminal Procedure Code or the Electronic Information and Transactions Law.
Downloads
References
AF, Gultom. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi.” Universitas Atmajaya, 2019.
Amirullah, Alvin. “Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Internasional, Jurnal Hasil Penelitian (JHP).” Jurnal Hasil Penelitian (JHP) 5, no. 2 (2020): 1.
Antow, Debby Telly, and Daniel F. Aling. “Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP.” Jurnal Lex Crimen X, no. 9 (2021): 89.
Arifin, U. . “ Asset Recovery Korban Tindak Pidana Penipuan,” no. October (2019): 0–11.
Ariyanti, Vivi. “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam.” Jurnal Kajian Hukum Islam 13, no. 1 (2019): 34.
Astuti, Vitaloka Kusuma, and Oci Senjaya. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Pemberian Labeling Oleh Warganet Kepada Oknum Aparat Penegak Hukum Yang Menyimpang.” Jurnal Legal Spirit 6, no. 2 (2022).
Azizah, Ainul, Much Zaidun, and Mas Rahmah. “Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal.” Simbur Cahaya 26, no. 2 (2019): 184–206. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/541.
Badan Pusat Statistika (BPS). “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta Tahun 2021.” bps.go.id, 2023. https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/1170/indeks-pembangunan-manusia--ipm--d-i--yogyakarta-tahun-2021.htm.
Cahyana, Budi. “Indeks Literasi Digital DIY Tertinggi Di Indonesia.” harianjogja.com, 2023. https://ototekno.harianjogja.com/read/2023/02/02/503/1125030/indeks-literasi-digital-diy-tertinggi-di-indonesia.
Felson, Marcus. “Routine Activities and Transnational Crime.” In International Crime and Justice, 11–18. Cambridge, 2004.
Hamzah, Chandra M. “Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup.” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum Indonesia, 2014.
Humas Daerah Istimewa Yogyakarta. “Mewujudkan Smart Province Bukan Sekedar Penyediaan Wifi Gratis.” jogjaprov.go.id, 2022. https://jogjaprov.go.id/berita/mewujudkan-smart-province-bukan-sekedar-penyediaan-wifi-gratis.
Indonesia, Presiden Republik. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (1981).
———. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. Nomor 19 Tahun 2016, 1 (2016).
Indrawan, M, and P Permatasari. “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi.” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 3 (2022): 6487–94. http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4157.
Informasi, Menteri Komunikasi dan, Jaksa Agung, and Kepala Kepolisian Republik Indonesia. tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (2021).
Jullaidin. “Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi).” Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UniversitasEkasakti Padang, Padang; 2019, 2019, 59.
Kakoe, Silvony. “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan.” Jurnal Legalitas 13, no. 2 (2020): 117.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia. “Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019.” Kepolisian Republik Indonesia, 2019, 1–27.
Maruli, Sahat. Buku Ajar Kriminologi. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
Pemerintah Pusat, Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8, 1 (1999).
Prakoso, Bagus Andi Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online.” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (2020): 267.
Rahmad, Noor. “No TitleKajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” J-HES (Jurnal Hukum Eknomi Syariah) 3, no. 2 (2019): 105.
Widiyantoro, Bambang. “Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban.” Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure 4, no. 1 (2019): 3.
